Kontrak Jelas, PKS Persilakan PDIP Masuk Koalisi?

JAKARTA (Arrahmah.com) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir dengan rencana masuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke koalisi Partai Demokrat.

Sebagai partai peserta koalisi, PKS hanya menunggu realisasi kontrak politik yang ditekennya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS tenang-tenang saja, karena kontrak kita dengan Pak SBY jelas, yaitu kontrak pencalonan ketika SBY menjadi capres dan di parlemen," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam dikusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Jadi, kata Mahfud, ketika partai lain meributkan soal jatah pembagian kursi di parlemen dan kabinet, PKS tetap santai. "Kita tunggu saja apakah Pak SBY konsisten atau tidak dengan kontrak itu, kalau konsisten ya kita bisa tahlilan bareng-bareng, kalau tidak konsisten kan kita bisa bersuara lebih keras," paparnya.

Kontrak antara PKS dan SBY terdiri dari dua kontrak, yakni kontrak terbuka dan kontrak tertutup. Kontrak terbuka terdiri dari 10 agenda kerja yang akan dilakukan SBY jika menjadi pemenang Pemilu Presiden 2009 dan kontrak tertutup yang terdiri dari power sharing di kabinet.

"Untuk yang tertutup ini saya nggak bisa cerita dan membuka di sini karena itu baru kelihatan setelah kabinet terbentuk. Kalau sesuai kontraknya ya kita ucapkan alhamdulillah, kalau tidak sesuai ya kita ucapkan astagfirullah," tandasnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden terpilih periode 2009-2014, tidak akan melanggar kontrak koalisi yang sudah diteken sebelum pilpres.

Keyakinan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq usai diskusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta.

"Sejauh ini PKS tidak khawatir (SBY mengingkari kontrak politik), SBY tidak akan meninggalkan kontrak politik yang sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis Syuro PKS dan SBY," ujarnya.

Mengenai pembagian jatah kursi di kabinet, imbuh dia, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk mengatur. "PKS tidak akan ikut campur, SBY akan membentuk kabinet apa dan akan membagi berapa kepada PKS, kita lihat saja nanti," tuturnya.

Partai berlambang bulan sabit kembar ini juga tak mau latah ikut-ikutan ribut mengenai pembagian kursi menteri di kabinet SBY. Apalagi dengan beredarnya kabar bahwa PDIP dan Partai Golkar akan bergabung untuk menguatkan pemerintahan SBY lima tahun mendatang.

"Kita sudah ada gentle aggrement, itu lah sebabnya PKS bekerja keras secara maksimal untuk SBY," pungkasnya. (okz/arrahmah.com)